2 July 2022

Foto:PKP/jm_eh

Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man membuka kegiatan forum konsultasi publik rencana pembangunan daerah Kota Kupang, Selasa (1/3). Turut mendampingi Wawali dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang, Jeffry E. Pelt, SH dan Kepala Bappeda Kota Kupang, Djidja Kadiwanu, SE. Kegiatan yang berlangsung di Aula Garuda Kantor Wali Kota Kupang tersebut diikuti pula secara daring oleh Pimpinan DPRD Kota Kupang, Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE, M.Si, para tokoh agama, rektor dari sejumlah universitas di Kota Kupang dan segenap pimpinan perangkat daerah lingkup Kota Kupang serta para camat.

Dalam sambutannya Wawali menjelaskan sesuai Undang-Undang dan Instruksi Mendagri No 70 Tahun 2021, semua kepala daerah yang akan mengakhiri masa jabatan di tahun 2022 harus menyelesaikan dokumen rencana pembangunan kabupaten/kota. Dokumen tersebut harus sudah diselesaikan paling lambat 30 Maret 2022 dan akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan serta dasar penyusunan APBD tahun 2023 sampai ada pemilihan kepala daerah definitif yang baru. “Dokumen ini adalah dokumen strategis dan bisa dikatakan sebagai oleh-oleh berupa buah pikiran di akhir masa jabatan kami,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama Wawali menambahkan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah perlu diperhatikan sejumlah isu strategis. Di antaranya isu tentang mutu pelayanan publik seperti perizinan dan pelayananan pemerintahan mulai dari tingkat RT hingga pimpinan tertinggi. Isu lainnya adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik. Di era digital seperti saat ini dibutuhkan sistem berbasis elektronik yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah. Isu strategis lainnya yang menurut Wawali perlu diperhatikan adalah tentang inovasi daerah, mutu perencanaan pembangunan daerah, reorientasi birokrasi dan peluang investasi di Kota Kupang.

Dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, Wawali juga minta perlu mempertimbangkan mutu sumber daya manusia, baik dari segi pendidikan, kesehatan maupun income per kapita. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah upaya mengatasi pengangguran serta status gizi dan penanganan stunting serta penerapan smart city.

Untuk itu Wawali menyarankan sejumlah langkah strategis dalam penyusunan dokumen tersebut. Yang pertama, karena waktu terbatas pemda diminta untuk tetap fokus pada penanganan covid 19. Menurutnya dalam dua minggu terakhir kembali terjadi lonjakan kasus positif covid 19 dan Kota Kupang kembali masuk zona merah. Padahal satu bulan sebelumnya semua kelurahan sudah dinyatakan zona hijau. Ini menurutnya menandakan imunitas masyarakat Kota Kupang belum stabil. Langkah strategis lain menurutnya adalah pentingnya sinergi dan kolaborasi dengan pentahelix, antara lain para akademisi, pelaku ekonomi, tokoh agama dan masyarakat, LSM serta media massa. Pemda juga perlu memiliki akses perencanaan pemerintah pusat, karena membangun Kota Kupang menurutnya tidak cukup dengan kemampuan APBD saja. Selain itu dibutuhkan peranan tokoh agama dalam membangun kesadaran dan memberi kesadaran kepada masyarakat.

Kepala Bappeda Kota Kupang, Djidja Kadiwanu, SE pada kesempatan terpisah menjelaskan Forum Konsultasi Publik merupakan rangkaian dari proses penyusunan rencana pembangunan, dengan tujuan untuk menginformasikan sejak awal kepada masyarakat dan stakeholders tentang tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah yang akan disusun untuk tahun mendatang, sekaligus untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi guna mengoptimalkan pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam proses perencanaan menurutnya merupakan hal yang sangat penting karena merupakan salah satu wahana pemberdayaan masyarakat untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan. Setelah konsultasi publik ini akan dilanjutkan dengan konsultasi ke tingkat provinsi agar segera ditetapkan sebagai Perwali pada minggu kedua bulan Maret. *PKP/ans_nt*

Leave a Reply

Your email address will not be published.