28 June 2022
foto:PKP/ddy

Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM., MH, mengikuti Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2022. Penyerahan oleh Presiden RI, Joko Widodo berlangsung di Istana Negara, Senin (29/11) diikuti secara virtual oleh Wali Kota Kupang bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrief, Kepolisian Negara Republik Indonesia Listya Sigit Prabowo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pandemi covid 19 masih menjadi ancaman bagi seluruh dunia khususnya Indonesia. Antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural dan program pemulihan ekonomi nasional yang sedang dilaksanakan. Menghadapi ketidakpastian, tahun 2022 APBN harus dirancang yang responsif, antisipatif dan fleksible. Pemerintah baik di pusat maupun daerah diharapkan selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik. APBN tahun 2022 memiliki peran sentral sebagai resensi G20 dimana harus menunjukkan kemampuan dalam menghadapi beban iklim terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan. Pemerintah juga diharuskan menunjukkan aksi nyata komitmen pada Green and suistanable economi.

Diinformasikan belanja untuk Kementrian/Lembaga tahun 2022 dialokasikan sebesar 946,8 triliun rupiah. Anggaran ini diarahkan untuk pemulihan sosial, ekonomi dan mendukung reformasi, sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. Sementara anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dialokasikan sebesar 769,6 triliun rupiah untuk meningkatkan harmonisasi belanja kementerian/lembaga dan TKDD serta mendukung perbaikan kualitas SDM di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur publik di daerah. Dana desa dioptimalkan sebagai instrument untuk pemulihan ekonomi skala desa dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrim. *PKP/feb_arl_nt*

Leave a Reply

Your email address will not be published.