1 July 2022
foto:PKP_chr

Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang tahun 2020 yang melampaui target hingga 102,76 persen merupakan hasil dari upaya Pemerintah Kota Kupang melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan PAD. Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man saat membacakan tanggapan Wali Kota Kupang atas pemandangan umum anggota lewat fraksi terhadap nota pengantar atas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2020 di ruang sidang utama DPRD Kota Kupang, Senin (21/6).
Pernyataan tersebut disampaikan untuk menjawab pemandangan umum sejumlah fraksi DPRD Kota Kupang yang mempertanyakan, di tengah pandemi covid 19, saat ekonomi mengalami kelesuan, restribusi daerah Kota Kupang justru melampaui target. Pelampauan target 6 retribusi daerah menurutnya bersumber dari pelayanan kesehatan sebesar 122,62 persen, persampahan sebesar 121,13 persen, pengujian kendaraan bermotor sebesar 102,15 persen, tempat parkir khusus sebesar 132,85 persen, IMB sebesar 106,75 persen dan ijin tempat penjualan minuman beralkohol sebesar 127,22 persen.

Pada kesempatan yang sama Wawali yang membaca tanggapan Wali Kota secara bergantian dengan Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang, Yanuar Dally, SH, M.Si juga menanggapi permintaan Fraksi Golkar akan penjelasan pemerintah terkait apa saja yang menjadi potensi dalam proses perencanaan, khususnya dalam menggali potensi pendapatan daerah dari sektor PAD yang belum dilaksanakan secara optimal. Fraksi Golkar juga berharap agar pemerintah semakin giat meningkatkan PAD dengan melakukan terobosan-terobosan serta meningkatkan kualitas pelayanan, kinerja aparatur dalam penataan infrastruktur dan transparan dalam pengelolaan keuangan.

Dalam penjelasannya Wawali menyampaikan bahwa perencanaan potensi PA dilakukan berdasarkan potensi pajak daerah, potensi retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam pendapatan asli daerah lain-lain yang sah di mana secara ekstensifikasi digali potensi PAD yang baru, sedangkan secara intensifikasi melalui penguatan sumber daya manusia dan proses monitoring melalui sistem online seperti taping box dan 16 pbb/bphtb online. Meski diakuinya khusus untuk tahun 2020 dirasakan belum optimal dikarenakan pandemi covid-19.

Pemerintah Kota Kupang ke depan juga menurutnya akan melakukan intensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui perluasan penggunaan pembayaran secara on-line, revisi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah serta program extensifikasi dengan menggali objek–objek pajak potensial.

Rapat paripurna ke-14 tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Kupang, Christian Baitanu didampingi oleh Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, S.Sos, Wakil Ketua I DPRD Kota Kupang, Padron Paulus dan dihadiri oleh segenap anggota DPRD Kota Kupang serta pimpinan perangkat daerah lingkup Pemkot Kupang dan para camat. *PKP/nt_ans*

Leave a Reply

Your email address will not be published.