25 June 2022
foto:PKP_chr

Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE, MSi mengikuti Rapat Koordinasi Keuangan Daerah Kabupaten / Kota se-provinsi NTT, Kamis (29/05) pagi secara daring dari Ruang Rapat Garuda Kantor Wali Kota Kupang. Kegiatan Rakor dibuka Gubernur NTT yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT, Yonana E. Lisapalily, SH. M.Si dan menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan dari Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. Sementara peserta rakor terdiri dari Sekda kabupaten /kota se-NTT, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, para asisten sekda kabupaten/ kota, TPAD Provinsi NTT, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten /kota se-NTT bersama para kabid dan kepala Bappeda Kabupaten /kota se-NTT. Dari Kota Kupang turut hadir dalam rakor ini, Asisten Aministrasi Umum, Yanuar Dally, SH, M.Si dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, Dra. Thruice Ballina Oey, M.Si.

Dalam sambutan Gubernur NTT yang disampaikan Asisten Administrasi Sekda Provinsi NTT bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang salah satu tugasnya adalah melakukan evaluasi terhadap rancangan keuangan pemda kabupaten /kota tentang APBD, perubahan APBD maupun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Terdapat pula fungsi pembinaan dan pengawasan lainnya berupa sosialisasi regulasi, FGD, monitoring dan evaluasi untuk wujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transaparan dan akuntabel terutama dalam era digitalisasi.

Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT mengatakan rapat akan mendiskuksikan beberap hal terkait dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sosialisasi Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentag pedoman teknis pengelolaan daerah dan hasil evaluasi pemerintah provinsi NTT terhadap APBD kabupaten /kota Tahun Anggaran 2021. Disampaikannya, Pemerintah pusat dan Pemprov NTT melakukan evaluasi pengelolaan keuangan daerah untuk mendapatkan gambaran dan perkembanngan kemajuan pencapaian sasaran pengunaan keuanagn daerah di kabupaten/ kota.

Terdapat beberapa hasil evaluasi pemerintah provinsi NTT yaitu masih rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah, pengelolaan belanja hibah dan bantuan sossial yang belum tertib sesuai ketentuan, pengelolaan piutang daerah belum memadai dan masih terdapat 11 kabupaten yang belum memperoleh opini WTP. Ditambahkannya beberapa temuan lainnya yaitu masih rendahnya penyerapan anggaran setiap bulan, triwulan dan semester, pengelolaan asset daerah belum optimal, masih terdapat beberapa kabupaten yang belum seluruhnya menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan pemprov, pengelolaan dana BOS belum sesuai ketentuan, pengelolaan dana desa belum memadai dan pengelolaan keuangan BUMD dan BLUD yang juga belum memadai. Hal-hal inilah menurut Yohana yang perlu didiskusikan pada forum rakor ini untuk mencari solusi.

Dalam laporan panitia pelaksana dari Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT disampaikan tujuan rakor yaitu untuk mengetahui tentang ketentuan dalam pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, untuk mengetahui tentang pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah melalui SIPD dan mengetahui tentang permasalahan umum pengelolaan keuangan daerah di kabupaten/kota. Disampaikan, dengan SIPD pengelolaan keuangan lebih transaparan dalam satu sistem dan konsistensi antara dokumen perencanaan, dan penganggaran lebih efisien serta efektif. Implementasi SIPD saat ini telah memasuki tahap penatausahaan sedangkan tahap penganggaran telah dilaksanakan dengan baik, namun tahap penatausahaan dan pertanggungjawaban masih perlu di diskusikan salah satunya melalui rakor ini.

Disebutkan terdapat tiga materi dalam rakor sehari ini yaitu sosialisasai Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah melalui SIPD dan permasalahan umum pengelolaan keuangan daerah kabupaten /kota se-NTT. *PKP/nt_ghe*

Leave a Reply

Your email address will not be published.