2 July 2022
foto:PKP_jm

Wakil Walikota Kupang, dr. Hermanus Man, mengikuti pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 bersama Pimpinan Perangkat Daerah secara virtual dari Ruang Kerja Wakil Walikota Kupang. Rapat dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/5).

Dalam arahannya Presiden mengatakan bahwa peran utama dalam pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan pemerintah, tujuan program dan tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif dan efisien. “Pengawasan harus menjamin tidak ada anggaran yang disalahgunakan apalagi dikorupsi. Saya tidak akan memberikan toleransi sedikitpun terhadap adanya penyelewengan anggaran, apalagi disaat pandemi Covid-19 ini,” tegasnya. Menurutnya pemerintah telah menyiapkan dana pemulihan ekonomi nasional sebesar 700 Triliun yang harus direalisasikan secara cepat dan tepat sasaran.

Presiden menekankan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dari BPKP dan seluruh jajaran aparat pengawas intern pemerintah antara lain, pertama, percepatan belanja pemerintah dikawal dan ditingkatkan karena realisasi belanja pemerintah masih rendah sekitar 15% untuk APBN dan 7% untuk APBD dan serapan untuk pemulihan ekonomi nasional masih rendah yaitu 24,6%. Kedua, kualitas perencanaan yang perlu ditingkatkan, Ketiga, data yang tidak akurat antara pemerintah pusat dan daerah. Presiden meminta BPKP mengawal peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah, mengawal integrasi, mengawal sinkronisasi basis data antar program untuk meningkatkan keandalan data, dan memanfaatkan laboratorium data forensik dan data analitik yang dimiliki BPKP. Presiden juga menambahkan, efektifitas pengawasan intern membutuhkan komitmen dan manajemen yang baik. Karena itu, semua rekomendasi harus ditindaklanjuti dan tuntaskan sampai ke akar masalah sehingga tidak terjadi masalah yang sama ditahun berikutnya.

Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Muhammad Yusuf Ateh, Sk., M.B.A, dalam laporannya mengatakan bahwa efektifitas pelaksanaan program pemerintah bergantung pada tahap perencanaan dan penganggaran, program kegiatan dan belanja pemerintah harus dirancang dengan baik dan sejalan antara instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, data yang akurat, valid, dan dikelola dengan baik akan mempermudah penyusunan kebijakan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam laporan. Lanjutnya, “BPKP sudah merancang agenda proses pengawasan antara lain pengawasan sektor sosial, mendorong pemulihan ekonomi dan proses pembangunan baik ditingkat pusat maupun daerah. Kami juga telah merancang dan sedang melaksanakan evaluasi perencanaan dan penganggaran terhadap pemerintah pusat dan daerah dengan tujuan memperbaiki prioritas belanja agar fokus pada kegiatan yang memiliki dampak bagi masyarakat,” tegasnya. Rakornas kali ini merupakan komitmen bersama dalam menyelaraskan strategi untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pengawalan dengan pengawasan yang lebih baik. *PKP/nt_ain*

Leave a Reply

Your email address will not be published.