28 June 2022

foto:rdp_ddy

foto:rdp_ddy

Wali Kota Kupang Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH, bersama Sekretaris Daerah Kota Kupang Fahrensy P. Funay, SE, M.Si, Ketua DPRD Kota Kupang Yeskial Loudoe, S.Sos, Kapolres Kupang Kota, AKBP Satrya Perdana P. Tarung Binti, SIK, Komandan Distrik Militer (Dandim) TNI AD 1604 Kupang, Letkol Jimmy Rihi Tugu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang Odermaks Sombu, SH, MA, MH, berkordinasi secara virtual dengan petinggi negara yaitu Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, MA, Ph.D, Menteri Kordinator Politik Hukum dan HAM, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, SH, SU, MIF, Menko Perekonomian, Dr. (HC) Ir. Airlangga Hartarto, MBA, MMT, Menteri Tenaga Kerja, Dra. Hj. Ida Fauziyah. M.Si., Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Drs. Teten Masduki, Panglima Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto. S.I.P., Kepala Kepolisian RI, Jenderal Polisi Drs. Idham Azis. M.Si., Jaksa Agung, RI Dr. H. Sanitar Burhanudin, S.H., M.H., Kepala Badan Intelijen RI, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan. SH.,M.Si., melalui video conference, Rabu (14/10) Pagi, dari Aula Garuda Kantor Wali Kota Kupang. Jl. S. K. Lerik No.1, Kelurahan Kelapa Lima.

Rapat koordinasi virtual melalui video conference tersebut dilaksanakan dalam rangka sinergitas kebijakan Pemerintah Pusat dan daerah dalam pelaksanaan regulasi “OMNIBUS LAW” yang sementara menjadi materi pembahasan secara nasional oleh Pemerintah Pusat. Kordinasi virtual ini juga membahas Sejumlah strategi dalam memberikan pengertian dan penjelasan akan manfaat yang di berikan oleh UU Cipta Kerja itu sendiri oleh para Kepala Daerah dan Forkompimda di seluruh indonesia terhadap latar belakang ditetapkannya UU Cipta Kerja atau “OMNIBUS LAW” sehingga dapat terciptanya keamanan dan ketertiban sehubungan dengan kemunculan berbagai berita tidak benar atau hoax terkait UU Cipta Kerja atau “OMNIBUS LAW” yang merupakan langkah inisiatif yang di ambil Pemerintah dalam hal ini Presiden untuk penyederhanaan proses perijinan usaha dan investasi yang rumit. Salah satu dampak jika tidak ada transformasi melalui RUU Cipta Kerja yaitu berpindahnya lapangan kerja ke negara lain yang lebih kompetitif. *PKP/nt_rdp_ddy*

Leave a Reply

Your email address will not be published.