2 July 2022
foto:nys

Delapan Fraksi di DPRD Kota Kupang menyampaikan apresiasi atas pencapaian Pemerintah Kota Kupang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, hal ini disampaikan sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang saat melaksanakan sidang II Tahun 2020 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kota Kupang, senin (31/8).

Sidang dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Anggota Lewat Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar Atas Rancangan Perda Kota Kupang Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Kupang Tahun 2019 dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, S.Sos, dan Wakil Ketua DPRD Kota Kupang, Padron A.S. Paulus sidang tersebut dihadiri sejumlah anggota dari delapan fraksi di DPRD Kota Kupang.

Sementara dari unsur pemerintah, hadir langsung Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE, M.Si, Asisten Sekda Kota Kupang, Pimpinan Perangkat Daerah, Direktur Perusahaan Daerah Lingkup Pemerintah Kota Kupang.

Selain apresiasi atas penghargaan tersebut sejumlah fraksi memberi catatan tentang nota pengantar atas rancangan peraturan daerah kota kupang tentang pertanggungjawaban anggran pendapatan dan belanja daerah kota kupang tahun 2019. Fraksi PDIP menyoroti piutang pajak daerah sebesar Rp. 33.515.975.285,29. Yang terdistribusi dalam piutang pajak Hotel, reataurant, pajak hiburan, pajak reklame sejak pajak bumi dan bangunan yang memberikan kontribusi piutang terbesar, Fraksi PDIP mempertanyakan mengapa kondisi ini sampai terjadi dan selalubertambah setiap tahun, sejauh mana upaya pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian atas pentausahaan piutang pajak tersebut guna pelunasannya?.

Sementara Fraksi Nasdem menyhoroti perihal sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sebesar Rp. 64.230.252.914.34, fraksi menilai bahwa dalam aspek perencanaan masih sangat lemah sehingga masih terdapat banyak kegiatan yang tertunda, oleh sebab itu fraksi nasdem meminta penjelasan pemerintah tentang hal tersebut.

Fraksi Gerindra menyoroti beberapa hal soal belanja daerah terutama pada belanja jalan, irigasi dan jaringan, menurut Gerindra belanja ini sangat terkait dengan kebutuhan rakyat di Kota Kupang. Mengapa tidak mencapai target? Sementara di lapangan masih banyak tempat yang perlu disentuh dengan program pembangunan infrastruktur fisik.

Fraksi Demokrat mengapresiasi seluruh pencapaian luar biasa Pemerintah Kota Kupang, seperti penghargaan WTP dan pelantikan sekda, namun Fraksi Demokrat memandang bahwa disamping adanya berbagai keberhasilan yang diraih masih terdapat kekurangan yang tergambar dalam laporan hasil pemeriksaan BPK. Fraksi Demokrat meminta perhatian pemerintah agara OPD yang mendapat temuan dapat menindaklanjuti laporan tersebut agar memperbaiki kinerja sehingga kesalahan/kekurangan yang sama tidak terulang.

Partai Golkar dengan kekuatan anggota Fraksi empat orang menyoroti fasilitas pendukung pada Patung Tirosa yang belum dibenahi secara memadai, untuk itu fraksi golkar meminta agar dapat memasang lampu pada bagian trotoar guna menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas karena sampai saat ini fasilitas lampu hanya di pasang di luar patung Tirosa, fraksi golkar juga menyoroti proyek pembangunan kantor dinas Dukcapil yang bermasalah dan tidak dilanjutkan pembangunannya.

Lalu Fraksi Gabungan Hanura Berkarya PSI PPP Bersatumenyoroti kinerja BKPPD yang tidak optimal dalam melakukan pengendalian serta lemahnya bidang perbendaharaan sehingga adanya hasil temuan BPK bahwa terdapat pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai ysng telah meninggal dunia maupun yang telah pensiun dini serta tunjangan fungsional kepada pegawai yang menjalani tugas belajar dengan total 51 juta 354 ribu 900 rupiah yang sesungguhnya tidak berhak atau hilang untuk menerima gaji dan tunjangan tersebut.

Fraksi Amanat persatuan Indonesia meminta penjelasan pemerintah terhadap pengadaan delapan unit kapal 3 GT senilai dua milyar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus sua puluh tiga ribu ruoiah yang proses penyerahan atau distribusinya tanpa naskah perjanjian hibah daerah, fraksi ini juga mempertanyakan pengadaan anakan atau pohon 1.803 anakan kelor yang diserahkan kepada masyarakat tanpa dokumen naskah perjanjian hibah daerah.

Fraksi terakhir yang menyampaikan pandangannya adalah Fraksi PKB, fraksi tersebut menyoroti hasil uji fisik dana BOS pada SMP N 16 Kupang sebesar Rp. 92.932.585,00, dimana bendahara tidak mampu me nunjukan keberadaannya.

Selain sejumlah sorotan fraksi di atas, sejumlah pandangan umum delapan Fraksi di DPRD Kota Kupang meminta penjelasan pemerintah tentang status Sekretaris Daerah Kota Kupang yang masih merupakan ASN Pemerintah Kabupaten Kupang, fraksi juga meminta penjelasan tentang pelantikan Dirut PD Pasar yang dianggap melangkahi beberapa tahapan dan mekanisme, fraksi juga meminta penjelasan pemerintah tentang keberadaan mobil penyapu jalan, pergantian tiang lampu jalan dan sejumlah persoalannya lainnya yang terbaca dalam pandangan umum masing-masing fraksi. *PKP/nt_sny_nys*

Leave a Reply

Your email address will not be published.